Pengaturan Harta Bersama dalam Hukum

Pengaturan Harta Bersama dalam Hukum

1.     Pasal 36 ayat (1) U ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa, “ mengenai harta bersama suami atau istri ...
Pasal tentang Nafkah Mut'ah Iddah Kiswah

Pasal tentang Nafkah Mut'ah Iddah Kiswah

1.     Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2, “Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga...
Kumulasi Gugatan dan Perubahan Gugatan

Kumulasi Gugatan dan Perubahan Gugatan

1.     Bahwa kumulasi gugatan diperbolehkan apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas ...
Putusan Mahkamah Agung mengenai Hadhanah

Putusan Mahkamah Agung mengenai Hadhanah

1.     Putusan Mahkamah Agung RI No.102K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 , "Berdasarkan Jurisprudensi mengenai perwalian anak, patoka...
Derden Verzet

Derden Verzet

1.     Bahwa menurut Moh. Taufik Makaro, dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Acara Perdata “Perlawanan Pihak Ketiga yaitu upaya hukum yang dilak...
Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Alasan-alasan diajukannya PENINJAUAN KEMBALI yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-UNDANG No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo . ...
Kompetensi Relatif Pengadilan dalam mengadili perkara

Kompetensi Relatif Pengadilan dalam mengadili perkara

1.     Menurut Sudargo Gautama, dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional (hlm ...